Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah minggu ke-5 Januari 2023 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakor berlangsung secara hybrid, diikuti secara virtual oleh Pj. Wali Kota Batu di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani Batu, Senin (30/1).

Dalam acara ini, Tito Karnavian menyampaikan bahwa dengan kerjasama antar daerah dan pusat, inflasi nasional bisa dikendalikan secara baik. Dengan diberhentikannya PPKM, Tito berharap ekonomi Indonesia dapat tumbuh. Pada akhir Desember 2022, inflasi nasional bisa relatif terjaga ke angka 5,51%, bisa dibilang inflasi cukup terkendali.

“Inflasi pada 2022 relatif rendah, masyarakat bisa beraktivitas karena covid terkendali dan ekonomi bisa tumbuh. Ditengah-tengah geopolitik internasional yang belum menentu di tahun 2023, inflasi harus dijaga seperti menangani covid-19. Setiap minggu kita evaluasi tidak boleh lengah,” ujar Tito. 

Tito menyampaikan bahwa komoditas dengan volatile price menjadi penyumbang inflasi utama, yaitu telur, daging ayam ras, cabe, bawang merah, beras, kedelai dan minyak curah. Beberapa upaya mitigasi khususnya beras dilakukan dengan pelaksanaan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), penanaman komoditas khususnya cabe, serta distribusi MINYAKITA.

Tito juga menekankan 10 solusi pengendalian inflasi, yaitu menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai prioritas, komunikasikan ke publik, koordinasi, langkah-langkah taktis, pengawasan ke komoditas seperti  intensif pengaman sosial dan pengumuman angka inflasi hingga kabupaten/kota setiap minggunya. 

“Yang perlu kita antisipasi adalah komoditas Volatile Food yang berkontribusi besar pada inflasi. Kemudian komoditas yang diatur pemerintah seperti angkutan udara, listrik dan BBM. Rapat selanjutnya akan kita bahas bersama pemerintah pusat terkait komoditas yang diatur Pemerintah Pusat,” ujar Tito.

Tito juga menekankan agar pemda bekerjasama dengan BPS untuk mendapatkan data faktual mengenai kondisi Inflasi di daerah masing-masing. Dengan begitu, setiap pemda dapat mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan daerahnya.

“Bagi kita, kenaikan 500 perak mungkin tidak seberapa. Namun, bagi masyarakat, setiap kenaikan harga itu sangat berharga sekali. Akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kita untuk dapat menjaga inflasi dan harga komoditas untuk tetap stabil,” tutup Tito. 

Turut hadir menyampaikan pemaparan pada rakor ini adalah Deputi BPS, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Bapenas, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementan RI, Satgas Pangan Polri, Panglima TNI. Selain itu juga dua daerah dengan angka inflasi lebih rendah dari nasional yaitu Provinsi Gorontalo dan Kota Cirebon, serta dua daerah dengan angka inflasi lebih tinggi dari nasional yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Karangasem.