Batu,

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyerahkan pengelolaan lembaga pendidikan tingkat menengah atas kepada pemerintah provinsi terus menuai penolakan di wilayah Jawa Timur penolakan telah dilakukan oleh Walikota Malang dan Surabaya 

Penolakan Walikota Malang H M Anton menyikapi rencana pengambil alihan pengelolaan SMA-SMK di setiap Kota dan Kabupaten ke dalam penanganan Pemerintah Provinsi bukan merupakan penolakan satu satunya  sebab Walikota Surabaya Tri Risma Harini sebelumnya juga telah melakukan hal yang sama 

Kedua menolak lantaran merasa selama ini Pemerintah kota sudah maksimal dalam mengelola SMA dan SMK sehingga pengalihan pengelolaan dianggap tidak perlu apalagi keduanya juga menyangsikan jika pengelolaan sekolah dipindah ke Provinsi bukan jaminan sekolah akan menjadi lebih baik

Terkait adanya penolakan dari beberapa daerah tersebut ketua komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud mengingatkan PEMKOT Batu segera menentukan sikap selain itu Didik juga berharap ada kajian mendalam apakah peralihan pengelolaan itu perlu dilakukan oleh PEMKOT Batu ataukah tidak

Terlebih selama ini sudah terbukti jika PEMKOT Batu sanggup bahkan berhasil mengelola SMA dan SMK dengan baik Didik khawatir nantinya ditangan pemerintah Provinsi pengelolaan SMA dan SMK Negeri di Kota Batu justru kurang bagus sehingga nasib pelajar dan kualitas pendidikan di Kota Batu yang jadi taruhannya

Seperti diketahui saat ini Kementerian Pendidikan sedang mengupayakan agar tingkat sekolah menengah atas dikelola oleh Provinsi alasannya agar pemerintah kabupaten atau kota bisa fokus pada pendidikan dasar hingga menengah pertama jika kebijakan ini jadi diberlakukan nantinya juga akan ada pengalihan aset bila sekolah SMA dan SMK Negeri jadi dikelola Provinsi

 

Sumber : Hasan Syamsuri / Agropolitan News / atv / Kota Batu