Rabu (21/11/18) diselenggarakan Peresmian dan Pemberian penghargaan “Anubhawa Sasana” Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Bertempat di Balai Kota Malang, acara ini dihadiri oleh Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) Wakil Ketua MPR, Anggota DPR RI dapil Malang Raya, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim, Walikota Malang, Bupati dan Walikota se-provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa timur, Punjul Santoso (Wakil Walikota Batu) serta tamu undangan lainnya.  

Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana. Menurut beliau, penghargaan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum berkorelasi pada kemajuan segala bangsa, semakin sadar masyarakat tersebut akan hukum maka semakin maju masyarakat tersebut.

Sebanyak 74 desa dan 38 kelurahan dari seluruh Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana karena dinilai berhasil meningkatkan kesadaran hukum di yurisdiksinya masing-masing. Salah satunya adalah Desa Pesanggrahan Kota Batu yang diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum. 

Anubhawa Sasana adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap jajaran pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,  Kelurahan, dan sekolah. Terdapat 4 kriteria yang menjadi penilaian yaitu dimensi Akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi hukum.

Salah satu poin yang menjadikan sebuah desa/kelurahan sadar hukum adalah dengan tingginya tingkat pembayaran pajak atau minimal 90%, minimnya angka kriminalitas, minimnya angka pernikahan dini, dan minimnya tingkat pengguna/pecandu narkoba. Pemantauan kinerja pemerintahan itu dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Acara kemudian dilanjutkan dengan MOU Penandatanganan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum antara Kemenkumham dan BPIP dan MOU  Plt. Kepala BPIP dengan Kepala Rektor UB serta penandatanganan Prasasti Desa Sadar Hukum.

Sumber : Tim MEDSOS / Dinas KOMINFO / Kota Batu