Batu, Diskominfo – Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Batu melakukan koordinasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama Deputi Pelayanan Publik Kementrian PANRB RI di Rupatama Balaikota Among Tani, Jumat (26/03).

Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat aktivitas pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman kepada masyarakat.

Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengatakan, pembentukan MPP merupakan impian dan komitmen Pemkot Batu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Impian kami memiliki tempat pelayanan terpadu agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat," kata Dewanti.

Sekretaris Bappelitbangda Kota Batu, Sopa Ike Paci, memaparkan tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

"Kami ingin meningkakan kemudahan berusaha di Kota Batu dan mengintegrasikan layanan dalam satu gedung, baik instansi pusat, daerah dan BUMN/BUMD," kata Sopa.

Selain itu, Mal Pelayanan Publik juga sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik yang ada di Kota Batu.

Kepala Deputi Pelayanan Publik Kementrian PANRB, Prof Dr Diah Natalisa MBA, mengatakan keberadaan Mal Pelayanan Publik mampu membantu Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan terbaik, lebih cepat, murah, dan sederhana.

"Keberadaan MPP ini membangun tercapainya tingkat kepuasan masyarakat, serta efektifitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan. Selain itu diharapkan MPP bisa meningkatkam peringkat Indonesia dalam kemudahan pelayanan," kata Diah.

Sementara ini, Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Batu masih dalam tahap koordinasi pelayanan. Selanjutnya akan dilakukan pembuatan regulasi, penyiapan sarpras dan SDM, serta penandatanganan MOU sebelum dilakukannya Peresmian.