Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu menggelar rapat paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2022, Jumat (26/11) secara teleconference.

Rapat yang berlangsung ini diawali dengan penyampaian pendapat DPRD Kota Batu oleh Wakil Ketua DPRD II Kota Batu Heli Suyanto, kemudian penandatanganan persetujuan bersama terhadap raperda APBD 2022, serta pendapat akhir dari Wali Kota Batu atas raperda tersebut.

Membacakan pendapat DPRD Kota Batu, Heli Suyanto memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Batu. Salah satunya adalah menekankan komunikasi dan sinergi antara DPRD dan Pemkot Batu. Selain itu, beliau menyoroti tentang komitmen SKPD dalam menjalankan kegiatan. Beliau juga menekankan pada pemulihan ekonomi Kota Batu di masa Pandemi. Pemkot Batu harus hadir dalam upaya mensukseskan desa berdaya, pendampingan dan anggaran cukup terkait pengelolaan bumdes agar dapat mencapai Desa Berdaya Kota Berjaya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso membacakan sambutan Wali Kota Batu menyampaikan terimakasih kepada Tim Banggar dan semua pihak yang terkait sehingga R-APBD 2022 dapat diselesaikan dan disepakati bersama. Meskipun di tahun 2020 dan 2021 perekonomian terdampak oleh pandemi, di tahun terakhir RPJMD beliau berharap melalui pemantapan kualitas SDM, pemulihan ekonomi melalui UMKM, Pertanian dan Pariwisata, Pemantapan Ketertiban umum, serta Tata Kelola Pelayanan Publik menggunakan IT dan strategi Fiskal, tahun 2022 Kota Batu bisa lebih sejahtera. 

Punjul melanjutkan, fokus prioritas pembangunan tahun 2022 adalah penekanan pada upaya pemulihan penguatan kinerja daerah. Upaya tersebut dimulai dengan pemantapan kondisi sosial dan trantib wilayah, kemudian penguatan kualitas SDM dan pelayanan dasar, pemulihan ekonomi daerah berbasis transformasi ekonomi unggulan (Pertanian, Pariwisata dan UMKM) serta pemberdayaan desa. 

Selain itu, upaya dilanjutkan dengan pemantapan infrastruktur dan penataan ruang kota yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.