Sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 89 Tahun 2021.

Di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang belum selesai, strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui mobilisasi penerimaan pendapatan  yang inovatif, peningkatan belanja daerah yang lebih efektif dan berkualitas serta pembiayaan pembangunan yang kreatif sebagai upaya menstimulasi perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Belanja APBD 2022

Fokus belanja daerah pada APBD 2022 diproyeksikan mencapai Rp 1,116 triliun atau 7,01 persen terhadap PDRB, diarahkan untuk keberlanjutan penanganan Pandemi Covid-19 dan penguatan pemulihan ekonomi  daerah melalui percepatan pembangunan proyek strategis daerah serta penguatan pemberdayaan pembangunan Desa.

Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Dasar

Rp 322,930 milyar

• Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
• Bidang Pendidikan -->perluasan akses pendidikan, peningkatan sarana prasarana, dukungan pembelajaran daring, pemberian beasiswa
• Biaya Pendidikan anak korban Covid-19
• Insentif Guru Agama
• Pembangunan SMPN 7 Kota Batu
• Bidang Kesehatan --> percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, dukungan intervensi vaksinasi, penguatan jaminan kesehatan melalui cakupan 100 persen PBID-Jamkesda

2. Penguatan Perlindungan Sosial

Rp 41,44 milyar

• Pembangunan Rumah Veteran Pembina
• Pemberian insentif lansia, penyandang cacat, veteran, janda veteran, anak yatim dan piatu korban Covid 19, penjaga makam, insentif takmir/marbot
• Pemberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan beras sejahtera, pasar sembako murah, bedah rumah dan peningkatan cakupan jaminan sosial
• Pelatihan usaha dan pemberdayaan perempuan untuk penguatan ekonomi keluarga
• Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui penguatan basis data untuk integrasi intervensi program lintas Perangkat Daerah

3. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Rp 344,054 milyar

• Pembentukan Mall Pelayanan Publik
• Pembangunan Gedung Depo Arsip
• Mendorong efektivitas birokrasi --> produktivitas, integritas & pelayanan publik
• Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
• Pengembangan Proses Bisnis Instansi dan Unit Instansi
• Peningkatan Kualitas Budaya Kerja

4. Pemulihan Perekonomian Daerah Melalui Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan Pembangunan Desa

• Pembangunan Pusat Distribusi Hasil Pertanian dan Gedung Cold Storage
• Pembangunan Balai Uji Kendaraan Bermotor
• Pembangunan infrastruktur pendukung konektifitas antar wilayah meliputi :
  • peningkatan jalan Kawasan songgoriti, pembangunan jalan tembus sisir-pandanrejo,
  • Pembangunan jalan tembus sisir – temas,
  • Pembangunan jalan tembus toyomerto abdulgani atas,
  • Pembangunan jalan ruas Gunungsari (paralayang)– Brau lewat jantur,
  • Pembangunan jalan ruas Brau – Celaket dan peningkatan jalan ruas Junrejo – Tlekung
• Penyelesaian Usulan Reses DPRD dan Aspirasi Langsung Masyarakat

TARGET SASARAN MAKRO EKONOMI PEMBANGUNAN TAHUN 2022