25

Apr
  • Pemerintahan

Peringatan Hari Otda ke XXVI, Kemendagri Luncurkan Dua Sistem Elektronik untuk Pemda

  • by Admin
  • 25-04-2022
  • Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

Memperingati Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri menggelar peringatan secara hybrid, Senin (25/04) Pagi. Peringatan ini turut diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Peringatan Otda tahun ini mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri RI, Akmal Malik, mengatakan, peringatan ini bertujuan untuk merefleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

“Peringatan ini menjadi wadah pertemuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merefleksi pencapaian kebijakan otonomi daerah,” katanya.

Akmal menambahkan, peringatan ini juga mengingatkan kembali komitmen Pemda, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Suhajar Diantoro, mengatakan setelah 26 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan. Dalam kesempatan ini, Kemendagri memberikan apresiasi kepada Daerah Otonomi baru yang berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya.

“Peningkatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur yang baik,” kata Suhajar.

Suhajar menambahkan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dalam kesempatan ini, Kemendagri secara resmi meluncurkan dua sistem elektronik untuk Pemerintah Daerah, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah.