Pemerintah Kota Batu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2022, Kamis (12/5). Bertempat di ruang rapat utama Balaikota Among Tani Kota Batu, rakor ini sebagai langkah awal menyelesaikan sejumlah permasalahan pertanahan di Kota Batu.

Rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat menyatukan pendapat, data dan rencana yang akan dilaksanakan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, demi tercapainya tujuan reforma agraria yang berkeadilan untuk masyarakat.

Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko, berharap rakor kali ini bisa meningkatkan sinergitas dan koordinasi serta menjadi forum untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap berbagai keberhasilan, kegagalan, kelemahan, tantangan serta peluang dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

“Kita punya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk membuat data konkrit. Mohon semua dinas yang terkait membantu dan mendukung program dari GTRA,” harap Dewanti.

Sementara itu Kepala BPN Kota Batu, Ir R Haris Suharto, menyatakan bahwa reforma agraria merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

“Reforma agraria sebagai suatu upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria dalam mencapai kepastian hukum serta keadilan dan kemakmuran masyarakat," ungkap Haris.

Reforma Agraria sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Di Kota Batu, GTRA sudah dibentuk sejak 2020 dan mengalami 2 kali revisi dalam pelaksanaannya. Namun, keseluruhannya memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, menangani konflik agraria serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.