Setelah Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, kemarin Senin (5/09) siang. Hari ini diselenggarakan Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2022 secara teleconference, Selasa (6/9). 

Membuka Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi SP menjelaskan bahwa proses Raperda Perubahan APBD 2022 setelah penjelasan Kepala Daerah selanjutnya dilaksanakan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Batu. Nantinya, akan dilaksanakan Tanggapan dan Jawaban dari Wali Kota terkait pandangan umum fraksi-fraksi. 

Selanjutnya, Juru Bicara DPRD, Muchamad Chaerul K menyampaikan 25 poin pandangan Fraksi-fraksi tentang Raperda Perubahan APBD 2022. 

Salah satu poin yang disampaikan adalah APBD tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi terkini di masyarakat. Untuk itu, dalam menangani lonjakan inflasi dan kenaikan harga BBM bersubsidi, perlu dilakukan langkah-langkah strategis.

Salah satunya adalah penyelesaian Program Strategis RPJMD sebelum masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berakhir. Efisiensi anggaran dan efektifitas Program-program dengan perencanaan terbaik agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Perubahan Anggaran pun harus bisa mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat seperti; kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja.

Selain itu, Muchamad Chaerul juga menyarankan agar Pemkot Batu untuk melaksanakan sinkronisasi Perda yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti retribusi parkir yang masih minim agar dapat memenuhi target.

Juru Bicara DPRD dalam pembacaan pandangan fraksi-fraksi mempertanyakan tentang kendala pembangunan Cold Storage dan penyelesaian permasalahannya. Selain itu, dipertanyakan juga tentang besarnya Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD 2022.

Juru Bicara DPRD juga menekankan tentang program pengentasan kemiskinan dengan data akurat “By Name By Address” serta mendukung langkah-langkah yang diambil Pemkot Batu untuk menangani dampak kenaikan BBM bersubsidi dengan penyediaan bantalan sosial bagi kelompok penerima manfaat. Pemberian Bantuan dan Pembinaan kepada UMKM juga menjadi sorotan agar dilaksanakan tepat sasaran, efektif dan mampu mendorong kemitraan pelaku ekonomi.

Pada akhirnya, Juru Bicara DPRD menekankan untuk menjadikan KUPA PPAS 2022 sebagai pedoman bagi Pemkot Batu untuk penyusunan APBD Perubahan TA 2022.