Kementerian Dalam Negeri bersama KPK selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penguatan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD secara daring pada Kamis (8/9). Pemkot Batu turut mengikuti acara ini melalui teleconference di Command Center Balaikota Among Tani Kota Batu.

Stranas PK mengadakan Bincang Stranas PK bertajuk "Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan" yang diadakan secara hybrid melalui zoom dan kegiatan offline di Gedung Merah Putih KPK, 8 September 2022, pukul 09.00 - 12.00 WIB.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw, yang mewakili Mendagri menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.

“Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melanggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya,” kata Tomsi.

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas PK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD.

“Perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait, baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, semua dapat berjalan sesuai tujuan,” imbuh Tomsi.

Acara dilanjutkan dengan bincang Stranas PK bertajuk "Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan", dengan pembicara Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksanaan Stranas PK dan Agus Fatoni, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. 

Acara bincang Stranas PK ini diikuti oleh seluruh Pemda di Indonesia melalui teleconference dan berlangsung tanya jawab mengenai permasalahan BUMD di Indonesia.