Pemerintah Kecamatan Junrejo pada Rabu (22/2) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 di Pendopo Kantor Kecamatan Junrejo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Sekda Kota Batu, Anggota DPRD Dapil Kecamatan Junrejo, Camat Junrejo Dian Saraswati, Jajaran Muspika, Kepala Desa, Lurah, Ketua TP PKK, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua LPMK Junrejo dan seluruh jajaran SKPD Pemerintah Kota Batu serta para undangan. 

Musrenbang tingkat kecamatan adalah sebuah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota

Camat Junrejo, Dian Saraswati, menjelaskan bahwa tema Musrenbang tahun 2024 adalah “Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Didukung Kualitas Infrastruktur Inovasi dan Daya Saing SDM”. Dian menjelaskan, ada 71 usulan yang diusung oleh Kecamatan Junrejo.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kota Batu, MD Furqon, menjelaskan bahwa prioritas dalam musrenbang kali ini meliputi isu-isu strategis yang sedang fokus ditangani oleh Pemkot Batu. Yaitu penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan tingkat pengangguran terbuka, penanganan Inflasi, serta kesiapan pelaksanaan pemilu serentak.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu usulan dari pokok-pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kota Batu, aspirasi masyarakat melalui lembaga berbadan hukum, selanjutnya juga akan dilakukan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Furqon berharap dengan adanya musrenbang ini, akan didapatkan usulan dan masukan sehingga arah pembangunan Kota Batu dapat disepakati oleh semua pihak. 

Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan, seluruh usulan tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji ulang agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif dari bawah. Selain itu, akan difokuskan pada usulan yang diprioritaskan, untuk hal yang bisa diselesaikan di tingkat kelurahan/desa harus segera dieksekusi.  

Aries juga menekankan bahwa setiap OPD tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Untuk itu harus bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan. 

“Seluruh OPD harus turun ke seluruh masyarakat miskin. Apapun bentuknya kita harus intervensi, bisa melalui program maupun kemampuan OPD tersebut. Bisa melalui BLT atau pemberian makanan setiap hari,” ujar Aries.