Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, menggelar paparan SPBE di Graha Pancasila, Balaikota Among Tani, Senin (15/05). Paparan ini diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Eselon 3 dan Fungsional Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, Onny Ardianto, mengatakan, pemerintah dituntut melakukan berbagai inovasi untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Untuk mewujudkan SPBE, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua OPD. Dengan adanya paparan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Onny.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramliyanto SP, MP, mengatakan, untuk mewujudkan SPBE tidak hanya dinilai dari pengelolaan secara teknis semata. Tetapi juga tentang literasi digital, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya.

“Masyarakat masih belum terliterasi digital dengan baik, ada kesenjangan digital yang belum terselesaikan. Ada empat pondasi yang harus berjalan bersama, jika tidak maka SPBE hanya akan menjadi kebanggaan semu,” kata Ramliyanto.

Empat pondasi yang harus dilakukan diantaranya Digital Skill atau kemampuan untuk memahami dan menggunakan perangkat teknologi informasi. Kedua adalah Digital Culture atau budaya masyarakat dalam membiasakan dan membangun wawasan kebangsaan, dan yang tidak kalah penting adalah Etika Digital serta Keamanan Digital.

Sementara itu, Dosen ITS Surabaya sekaligus Peneliti dan Konsultan E-Government dan Smart City, Tony D. Susanto, mengatakan, selain inovasi dan digitalisasi data, salah satu kunci penting dalam suksesnya SPBE adalah budaya kolaborasi.

“SPBE bukan hanya tugas kominfo, tetapi ini adalah tanggung jawab semua dinas, maka dari itu harus ada kolaborasi yang terintegrasi,” kata Tony.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.