Pemerintah Kota Batu kembali mendapatkan penghargaan tingkat Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Kota Batu berhasil meraih peringkat 5 daerah dengan transaksi terbesar dalam pemanfaatkan barang dan jasa melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Penghargaan ini sangat bermanfaat untuk membangkitkan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara langsung Penghargaan E-Purchasing Awards Jawa Timur, kepada Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dalam acara E-Purchasing Awards Tahun 2023 yang berlangsung di Grand City Convention and Exhibition Surabaya (29/5), dengan tema “Jawa Timur Bangkit Lebih Kuat dengan Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa”.

"Kebanggaan bagi kita hari ini menerima E-Purcasing Awards Jawa Timur. Ini merupakan komitmen kita untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel," ujar Aries Agung Paewai.

E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa, baik melalui e-katalog dan toko daring (Jatim Bejo Jawa Timur Belanja Online), merupakan salah satu upaya untuk transparansi dalam pengadaan barang  dan jasa. Secara transparan, sistem ini diimplementasikan ke seluruh proses pengadaan. Mulai dari perencanaan kebutuhan, penilaian terhadap vendor atau supplier, hingga tahap pembayaran. Proses yang transparan ini membuat lebih mudah untuk berinvestasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.  

Berdasarkan data LKPP, Kota Batu secara nasional, merupakan salah satu dari 10 kota dengan Indeks E-Purchasing terbesar yaitu 23,94%. Angka Indeks E-Purchasing tertinggi diperoleh dari Indeks Transaksi Toko Daring yang mencapai 41,39% atau Rp17,9 milyar, selanjutnya Indeks Transaksi Non Katalog Lokal 28,23% dan Indeks Transaksi Katalog Lokal 2,20%.

Di Jawa Timur, untuk Indeks Transaksi Toko Daring, Kota Batu masuk 5 besar terbesar bersama dengan Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Kediri. Sementara itu, daerah lain di Jawa Timur yang mendapatkan E-Purchasing Awards adalah Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim menyampaikan misi besar provinsi dan daerah di Jawa Timur adalah menumbuhkan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa. Jika dahulu hanya 50 juta produk, maka dengan E-Purchasing, saat ini, sudah ada 200 juta produk UMKM Jawa Timur yang dapat diakses.

"Saya rasa sistem dan ekosistem ini akan membuat UMKM semakin tumbuh. Makin tumbuh makin inklusif, makin tumbuh makin berkurang kemiskinan, makin tumbuh makin berkurang pengangguran, dan makin tumbuh makin meningkat kesejahteraan," kata Khofifah.

Kegiatan E-Purchasing Awards diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono, paparan Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, terkait Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Purchasing (Toko Daring dan E-Katalog).

Selain itu juga dihadirkan secara daring Niken Ariati, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI, dengan materi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan Peningkatan Transaksi melalui Toko Daring dan E-Katalog. Dalam paparannya, Niken menjelaskan jika sistem e-purchasing masih memiliki kelemahan dalam pencegahan korupsi. Oleh karena itu, kedepan akan dilakukan penambahan tools pencegahan korupsi.

Provinsi Jawa Timur sendiri juga meraih penghargaan Pengelola Katalog Elektronik Lokal dengan Jumlah Etalase Terbanyak secara Nasional.