Sebagai langkah penyelesaian tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kota Batu, Pemerintah Kota Batu gelar rapat koordinasi di ruang rapat utama Lt. 5 Balaikota Among Tani, Senin (26/09).

Pada rapat tersebut, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan, meskipun ada peningkatan, penyelesaian rekomendasi dari BPK masih mencapai 86,9%.

“Melalui rapat ini, bersama-sama kita mengidentifikasi tindak lanjut yang harus segera dilakukan, dari BPK juga akan memberikan rekomendasi mana yang dianggap tidak perlu atau mana hanya membutuhkan klarifikasi saja,” kata Aries. 

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Karyadi, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut pemantauan dan pembahasan Tindak Lanjut LHP serta penyelesaian Pengawasan Khusus Daerah (PKD) di wilayah Pemerintah Batu untuk semester 1 tahun 2023.

“Terdapat 12 temuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan 48 rekomendasi dari segi administrasi (non-finansial) dan 4 rekomendasi finansial,” kata Karyadi 

Ia menjelaskan, dalam waktu 60 hari ke depan, fokus utama akan diberikan pada penyelesaian rekomendasi administrasi. Melihat tren di Jawa Timur berada di atas 90%, Pemkot Batu diharapkan memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan rekomendasi tersebut agar penyelesaian bisa melebihi angka 90%.

Dengan semangat baru dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, diharapkan Pemerintah Kota Batu dapat bangkit dan kembali berjalan dengan baik. Transparansi dan keterbukaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkat agar penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dapat berjalan dengan lebih efektif.