Untuk penguatan kinerja pemerintah daerah, Dirjen Otoda Kemendagri, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si. hadir dalam kegiatan evaluasi “Pelaksanaan Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi, dan Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Batu” yang berlangsung di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Jumat (15/07) pagi.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Kota Batu menempati urutan kedelapan dengan skor kinerja 2,95 dari 21 kabupaten/kota di Jawa Timur yang kinerjanya berstatus sedang berdasarkan skor LPPD.

Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan, sebagai salah satu kota muda di Jawa Timur, Kota Batu menjadi salah satu kota yang paling berkembang di Provinsi Jawa Timur.

“Pemerintah Kota Batu berharap kota ini bisa menjadi landmark dan prioritas pembangunan di Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Batu bertekad secara bertahap meningkatkan kompetensi dan penguatan sumber daya manusia. Kolaborasi yang sinergis diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan yang efektif,” kata Aries.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, menjelaskan mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) berbasis elektronik. Jawa Timur berhasil menjadi yang tertinggi selama 7 tahun berturut-turut dalam hal ini. Namun, ia menekankan perlunya membenahi wewenang-wewenang yang ada, bukan hanya fokus pada agregat.

Dirjen juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Kinerja keuangan yang meningkat menjadi hal yang diharapkan. Selain itu, ia juga menekankan perlunya memiliki benchmarking yang baik dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan membangun kultur budaya.

“Saya harap ada Pj. Wali Kota dan OPD yang berani menciptakan sesuatu yang berbeda, dan yang tidak kalah penting memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) jelas. Ini untuk memastikan semua pelayanan publik berjalan dengan baik,” katanya.

Dirjen Otoda juga menekankan bahwa reformasi birokrasi menjadi esensi penting dalam perbaikan struktur. Pelayanan publik haruslah mudah dan efisien. Penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Dengan hasil evaluasi ini, diharapkan Pemerintah Kota Batu dapat terus melakukan perbaikan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.