06

Nov
  • Pemerintahan

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara, BPK Gelar Sosialisasi

  • by Admin
  • 06-11-2023
  • Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu

Sebagai upaya mengoptimalisasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, BPK menggelar sosialisasi di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Jumat (3/10) pagi.

Sosialisasi ini diikuti Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Forkopimda Kota Batu, Sekretaris Daerah Kota Batu dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya : Anggota Komisi 11 DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA, CSFA, dan Stafsus Menteri Keuangan, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE. M.Sc. Ph.D.

BPK memiliki tiga peran sekaligus, yakni sebagai oversight yang memeriksa keuangan dari sisi compliance, governance, dan akuntabilitas. BPK juga mempunyai fungsi insight sebagai mitra konsultasi dalam merumuskan berbagai kebijakan extraordinary pada masa pandemi. Sedangkan fungsi foresight yakni memfasilitasi masyarakat dan pengambil keputusan untuk memilih alternatif kebijakan masa depan.

Anggota Komisi 11 DPR RI,  Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M, mengatakan, peran BPK akan ditingkatkan ke arah foresight. Salah satu permasalah di Kota Batu yang menjadi sorotan adalah penangan sampah.

“Permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Masalah sampah harus ada kebijakan dari pusat, ini adalah bagian sinergi BPK dan DPR RI,” kata Andreas.

Ia berharap, dengan adanya sosialisasi ini, BPK bisa meningkatkan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan usulan alternatif kebijakan.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA, CSFA, menyampaikan, tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan kinerja. Ia menilai bahwa tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batu sudah lebih dari 80%. Ia berharap bahwa hal ini dapat berkelanjutan.

“BPK bukan hanya memeriksa yang berbau uang. Tetapi juga pemeriksaan kinerja sampai evaluasi, termasuk Perda dan Perwali. Kami akan ikut melakukan penanganan sampah, karena ini adalah tanggung jawab bersama,” kata Karyadi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Stafsus Menteri Keuangan, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, SE. M.Sc. Ph.D. menekankan pentingnya perencanaan keuangan. Masing-masing kepala OPD harus menyiapkan perencanaan dengan baik, agar tidak terjadi miss.

“Saya minta yang menjadi kebutuhan Kota Batu dimasukkan ke perencanaan, anggaran yang baik di support perencanaan yang baik,” kata Candra.