Batu,

Laporan hasil pemeriksaan atau LHP badan pemeriksa keuangan republik indonesia BPK RI perwakilan propinsi Jawa Timur kembali menyatakan bahwa penggunaan APBD 2013 di PEMKOT Batu adalah wajar dengan pengecualian atau WDP hal itu di sampaikan oleh wakil Walikota Batu Punjul Santoso kemarin

Meski kembali mendapat nilai wajar dengan pengecualian atau WDP namun menurut Punjul nilai WDP ini tetap sebuah prestasi bagi PEMKOT Batu mengingat sebelumnya selama tiga tahun berturut turut yakni tahun 2008, 2009 dan 2010 laporan keuangan PEMKOT Batu selalu dinyatakan disclaimer (ditolak)

Ada banyak kendala yang membuat LHP kota Batu tak kunjung mendapat nilai wajar tanpa pengecualian atau WTP diantaranya menurut Punjul adalah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum betul betul baik selain itu masih banyak juga persoalan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang belum beres

Misalnya soal piutang PEMKOT Batu kepada pengelola obyek wisata milik grup JATIM Park yang mencapai 22 miliar yang belum sanggup ditagih oleh PEMKOT Batu sejak 2003 lalu punjul berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan agar tidak terus muncul dalam LHP BPK RI setiap tahunnya

Punjul yang mengambil sendiri LHP BPK RI di kantor perwakilan propinsi Jawa Timur di surabaya Selasa lalu mengatakan secara umum kinerja pengelolaan keuangan PEMKOT Batu sudah lebih baik dimana sudah ada upaya dari semua skpd untuk memperbaiki kinerja aparatnya

Sumber : Hasan Syamsuri / Agropolitan News / atv / kota Batu