Batu,

Satuan polisi pamong praja atau SATPOL PP kota Batu menggelar sidang yustisi untuk menegakan peraturan daerah dalam sidang yustisi ini dihadirkan sebanyak 30 pedagang kaki lima dan 14 pengusaha hasil operasi yustisi yang digelar mulai tanggal 6-19 Oktober 2014

Sidang yustisi yang digelar oleh satuan polisi pamong praja atau SATPOL PP kota Batu di ruang panderman PEMKOT Batu ini dipimpin Amrullah hakim dari pengadilan negeri kota Malang

Dalam sidang yustisi ini SATPOL PP kota Batu menghadirkan 30 pedagang kaki lima dan 14 pengusaha yang terjaring operasi yustisi pada tanggali 6-19 Oktober 2014 mereka terjaring operasi karena melakukan peraturan daerah kota Batu

Kepala SATPOL PP kota Batu Robig Yunianto menjelaskan sidang yustisi ini merupakan sidang ke 5 di tahun 2014 rata rata para pedagang kaki lima yang terjaring operasi yustisi melanggar PERDA nomor 5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan ditempat tempat umum dan fasilitas publik di kota Batu

Sedangkan 14 pengusaha yang terjaring operasi yustisi merupakan pengusaha yang tidak memperbaharui ijin gangguan atau HO hal ini melanggar PERDA nomor 15 tahun 2011 tentang ijin gangguan

Sementar itu Odong Burhanuddin pengusaha kerajinan kayu dari desa Tlekung mengaku cukup terkejut dan heran dengan operasi yustisi yang dilakukan SATPOL PP terhadap kelompok usaha bersama miliknya ini dikarenakan sejak memulai usaha home industri kerajinan kayu pada tahun 2003 pihaknya tidak memiliki ijin gangguan karena usahanya merupakan usaha mikro kecil yang tidak memerlukan ijin gangguan apalagi dinas terkait tidak pernah melakukan sosialisasi perijinan gangguan

Dalam sidang yustisi ini hakim ketua menjatuhkan denda sebesar 100 ribu kepada para pedagang kaki lima dan menghimbau untuk tidak mengulangi perbuatanya dan agar tetap berjualan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan PERDA

Sumber : Samsul Arif / Agropolitan News / atv / kota Batu